Buku Putih SBY-JK

10 tahun reformasi Indonesia, belum banyak perkembangan yang terjadi di negeri ini kecuali Partai politik yang membanjir setiap kali Pemilihan Umum. 10 tahun reformasi, rakyat Indonesia bisa menentukan sendiri orang yang akan memimpinnya di Nasional maupun daerah tapi hobi mengkhianati kepercayaan rakyat tidak pernah hilang. 10 tahun reformasi Indonesia, sudah tiga Presiden berganti tapi minim prestasi. 10 tahun reformasi ini salah satunya ditandai dengan Pemilihan umum ketiga dan pemilihan presiden kedua. Pemilihan umum telah kita lewati dengan begitu banyak kekurangan disana-sini. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan presiden.

Maka sebelum menghadapi itu tidak ada salahnya bagi kita untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintahan SBY-JK lima tahun kebelakang. Namanya evaluasi maka ada nilai positif dan negatifya, namun dalam hal ini yang akan kita bahas adalah prestasi negatif dari SBY-JK. Karena saya yakin prestasi positif akan segera dipublikasi oleh tim sukses SBY-JK, baik mereka secara sendiri-sendiri atau mereka kembali berpasangan. Justru prestasi negatif inilah yag sering dilupakan oleh masyarakat, padahal ini juga penting untuk menentukan pilihan terbaik nantinya.

Kenaikan harga BBM

SBY dalam kampanye partainya mengaku-aku bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia harga BBM diturunkan sampai tiga kali. Sebelumnya janji SBY pada 100 hari kerjanya , tepatnya tanggal 29 Oktober 2004, mengisyaratkan tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak, kendati membubungnya harga minyak dunia telah membuat dana subsidi negara kian membengkak. Belum juga berganti tahun, SBY pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga elpiji sebesar 42 persen, dari Rp 3.000 menjadi Rp 4.250 per kilogram. Selain itu, harga Pertamax juga dinaikkan 62 persen menjadi Rp 4.000 per liter, dan Pertamax Plus naik 52 persen menjadi Rp 4.200 per liter. Dan yang terparah tahun 2005 SBY menaikkan harga BBM hingga 126 persen hingga melejitkan angka kemiskinan hingga 17,6 persen. Pada 2008 harga minyak dunia terus melambung, bahkan sampai menyentuh $145/barrel. Dengan alasan membumbungnya harga minyak dunia ini pada pertengahan 2008 SBY kembali manaikkan harga BBM hingga dua kali, dengan total kenaikan 45 persen. Walaupun pada akhir 2008 SBY menurunkan kembali harga BBM dengan tiga tahap, premium kembali ke Rp 4.500, namun hakikatnya pada pemerintahan SBY-JK telah menaikkan harga BBM.

Tingkat penganguran

Tingkat pengangguran masih tinggi atau jauh dari target yang dijanjikan pemerintahan SBY-JK. Tingkat pengangguran sangat terlihat terbuka. Meski menunjukkan penurunan setelah pada 2005 yang mencapai 11,24 persen, namun secara rata-rata pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Target pemerintah soal tingkat pengangguran pada 2008 diharapkan tinggal sebesar 6,6 persen. Namun data Februari 2008 menunjukkan pengangguran masih 9,43 juta jiwa atau 8,46 persen. Apalagi ditengah krisis global ini, kemungkinan besar tingkat pengangguran akan melonjak pada Juli 2009.

Tingkat Inflasi

Setidaknya salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan SBY-JK untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Yakni tingkat inflasi. Menurut Celgor, setelah lonjakan inflasi yang cukup tinggi di 2005 akibat kenaikan harga BBM, usaha menstabilkan gejolak inflasi sebenarnya mulai terlihat di 2006 (sebesar 6,6 persen dan 2007 sebesar 6,59 persen. Namun fluktuasi harga energi dan komoditas di 2008 yang tidak mampu diantisipasi pemerintah membuat inflasi kembali terdorong ke level 11,68 persen, lebih tinggi dari tingkat inflasi yang dijanjikan. Inflasi yang cukup tinggi ini merupakan indikasi semakin tergerusnya daya beli masyarakat. Inflasi di era SBY-JK yang cenderung fluktuatif membuktikan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Jika data inflasi dikomparasi dengan pertumbuhan tingkat upah minimum provinsi (UMP) maka terlihat jelas adanya tren penurunan tingkat upah di satu sisi dan fluktuasi inflasi di sisi lain. Dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tingkat upah minimum pada era pemerintahan sebelumnya, rata-rata pertumbuhan UMP 2001-2004 sebesar 21,62 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan UMP pada era SBY-JK lebih kecil, yakni 12,9 persen selama 2005-2008. Dari hasil perhitungan rata-rata selisih pertumbuhan tahunan UMP dengan inflasi year on year (yoy) pada pemerintahan sebelumnya lebih besar yakni sebesar 13,12 persen. Sementara pada era SBY-JK hanya sebesar 2,41 persen. Hal ini mengindikasikan pada era pemerintahan Megawati karyawan relatif lebih sejahtera karena adanya inflasi dikompensasi dengan kenaikan UMP yang lebih tinggi dibandingkan era pemerintahan SBY.

Penuntasan kasus Korupsi

Harus kita akui Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) berprestasi dalam membongkar kasus korupsi di DPR, namun kinerja KPK masih sangat dirasakan tebang pilih. Sampai saat ini Soeharto dan kroni-kroninya masih bebas dari tuntutan hukum. Sampai akhir hayatnya Soeharto belum pernah mendapatkan vonis hukuman apapun, bahkan sempat keluar Surat Perintah Pemutusan Perkara (SP3) untuk Soeharto. Begitupun juga untuk kasus BLBI, sampai saat ini belum ada tersangka BLBI yang divonis hukum. Aulia Pohan, besan SBY, sampai saat ini kasusnya belum ada kejelasan penyelesaiannya. Hingga hal inilah yang dirasakan tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi. KPK pun tidak lepas sorotan dari keefektifan dan keefisenannya dalam mengembalikan uang negara dari para koruptor. Anggaran KPK selama setahun tidak kurang dari Rp 600 Milyar/tahun, namun rata-rata uang negara yang dikembalikan Rp 24 milyar/tahun.

Penuntasan kasus HAM

Sikap pemerintah lebih ingin mengedepankan kewibawaan negara dari pada penegakkan kasus HAM. Sejumlah fakta pendukung yang terjadi pada 2008 kemarin. Bukti teranyar dan paling nyata adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi dalam perkara pembunuhan Munir. “Ini merupakan pukulan yang menyedihkan bagi penegakan HAM dan memperpanjang rantai impunity (kekebalan hukum) yang telah diwariskan dari rezim ke rezim. Ini salah satu bentuk nyata konservatisme negara,” ujar Rusdi Marpaung, Direktur Manajerial Imparsial, Jumat (9/1) di Jakarta. Fakta lain tentang buruknya penegakan HAM pada 2008 adalah masih terkatung-katungnya penyelesaian beberapa perkara pelanggaran HAM yang telah lama terjadi. Sebut saja kasus Talangsari di Lampung, pelanggaran HAM di Aceh, kasus Trisakti dan Semanggi, dan segudang kasus lain yang belum ada kejelasannya. Maraknya aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian/TNI kepada mahasiswa dan rakyat sipil lainnya, makin memperparah situasi. Masih segar dalam ingatan bagaimana ratusan polisi merangsek ke dalam kampus Universitas Nasional dengan melakukan pemukulan dan perusakan kampus. Pada konteks hak ekonomi dan sosial, tampaknya kita sudah cukup jenuh disuguhi pemberitaan media mengenai penggusuran dan pengusiran paksa masyarakat dari tempat tinggalnya. Ataupun kasus lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum selesai juga kasusnya. Bagaimana hak asasi rakyat yang terampas oleh keteledoran Lapindo dan jajarannya tidak mampu dilindungi oleh pemerintah.

Pemberantasan Illegal Logging

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Praktek Illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan. Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintahan SBY-JK sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres No.4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup. Kekebalan para dalang/mastermind/aktor intelektual/backing/pemodal/pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisator maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi ‘backing’ bisnis haram ini. Besarnya uang yang beredar sekitar US$1.3 milyar (WWF/World Bank, 2005), serta banyaknya pihak yang turut menikmati hasil bisnis ilegal ini, punya andil yang cukup besar untuk mempengaruhi proses kegagalan dalam penanganan kejahatan kehutanan seperti illegal logging.

Pengembalian Aset-aset negara

Salah satu hal yang ditekankan dalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini artinya aset-aset penting negara seperti air, migas, barang-barang tambang ataupun telekomunikasi harus dikelola oleh negara dan bukan dikelola atau dikeruk oleh asing. Namun apa yang terjadi saat ini, kekayaan strategis negara dikuasai oleh asing. Seperti Freeport di Papua, mereka sudah sekian tahun lamanya mengeruk hasil emas dan timah di Papua, atau tembaga di Bangka Belitung, sampai saat ini asinglah yang paling menikmatinya. Yang paling baru adalah ladang minyak Blok Cepu, yang baru saja pemerintah SBY menandatangani kontrak dengan Exxon mobile dalam pengelolaannya. Dengan bagi hasil keuntungan 45 persen untuk Pertamina, 45 persen untuk Exxon Mobil, dan 10 persen untuk daerah. Jika dihitung dengan potensi Blok Cepu menyimpan minyak antara 600 juta – 1,4 miliar barrel, juga gas bumi sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik, dengan estimasi keuntungan yang bisa diperoleh sekitar 2,5 miliar dolar AS pertahun dengan asumsi harga minyak dunia berkisar 50 dolar AS per barrel. Maka angka 45 persen untuk keuntungan asing tergolong sangat besar. Fenomena yang biasa terjadi di daerah pengeksplorasian hasil tambang ialah masyarakat sekitar justru tidak menikmati hasil bumi tersebut. Masyarakat hanya menerima ampas dari pengeksploitasian bumi Indonesia ini. Sedangkan yang menikmati hasilnya ialah asing dan para pejabat.

Pewujudan Pendidikan yang murah dan Berkualitas

Dalam amanat Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen. Sebenarnya tuntutan 20 persen ini wajar. Karena gedung-gedung sekolah Indonesia banyak yang menyedihkan. Berbagai media sering memasang foto-foto yang menggambarkan buruknya kondisi sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam foto-foto itu tampak sejumlah siswa yang terpaksa belajar di ruang kelas yang bangunannya hampir ambruk. Tentu saja, gedung sekolah yang hampir ambruk, gaji guru yang amat rendah, dan hal-hal negatif lain yang muncul di daerah itu tak bisa dijadikan ‘wajah’ umum dunia pendidikan di Indonesia. Pasalnya, di kota-kota besar, kita tak jarang menemukan gambaran sebaliknya. Sekolah sekolah mahal berkelas internasional terus bermunculan. Di sekolah-sekolah itu, hampir semua fasilitas ada. Tak cuma gedung yang bagus, megah dan mentereng, tapi program belajar mengajarnya juga sudah di luar ‘kebiasaan’ sekolah-sekolah pada umumnya. Di sana ada kelas balet, musik klasik, golf bahkan berkuda. Tentu saja, semuanya dengan harga yang super mahal! Baru-baru ini pemerintah SBY mengkampanyekan sekolah gratis dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk sekolah karena sekolah sudah digratiskan. Namun hal ini menimbulkan masalah lain, karena tidak diimbangi kenaikan kesejahteraan guru SD dan SMP, sehingga pendapatan mereka menurun. Sebagian pendapatan guru selama ini ditopang oleh iuran yang dihimpun dari masyarakat. Dan ketika sekolah tidak diizinkan untuk memungut iuran dari masyarakat seiring dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) dan pendidikan gratis, seluruh aktivitas di sekolah mengandalkan BOS. Padahal, dana BOS tidak memadai untuk operasional sekolah di perkotaan. Insentif tambahan dari iuran masyarakat sudah dihapuskan. Banyak guru yang kemudian mengeluh. Pemerintah mengalokasikan BOS untuk siswa sekolah dasar di kabupaten Rp 397 ribu per siswa per tahun, dan siswa sekolah dasar di perkotaan Rp 400 ribu per siswa per tahun. Untuk siswa sekolah menengah pertama di kabupaten, Rp 570 ribu per siswa per tahun. Dan untuk siswa di perkotaan, Rp 575 ribu per siswa per tahun. Padahal Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada 2006 sudah menghitung kebutuhan minimal satu orang siswa untuk tingkat sekolah dasar Rp 1,8 juta per tahun, dan kebutuhan siswa tingkat sekolah menengah pertama Rp 2,7 juta per tahun. Sebenarnya kekurangan ini dapat ditutupi oleh anggaran daerah. Namun lemahnya koordinasi pusat dan daerah mengakibatkan saling melengkapi antara pusat dan daerah, dalam anggaran pendidikan, tidak berjalan dengan baik. Hingga masyarakat dan gurulah yang kembali menjadi korbannya.

Konversi minyak tanah ke LPG

Satu lagi kegagalan kebijakan pemerintahan SBY sehingga sangat menyusahkan rakyat, yaitu konversi dari minyak tanah ke LPG. Pemerintah SBY mencanangkan ini dalam rangka penghematan subsidi dan mempermudah masyarakat dalam pengadaannya, karena stok minyak Indonesia yang sudah mulai menipis. Alih-alih mempermudah, kebijakan ini justru membebani rakyat. Disatu sisi pemerintah SBY melambungkan harga miyak tanah dan mulai mengurangi distribusinya ke masyarakat. Disisi lain pembagian kompor gas bagi masyarakat belum merata dan ternyata tidak semua masyarakat mengerti cara mengoprasikan kompor gas. Akibatnya, antrian masyarakat terjadi dimana-mana untuk membeli minyak tanah. Masyarakat terpaksa mengantri seharian untuk mendapatkan minyak tanah, walaupun dengan harga yang mahal, karena kalau mereka tidak mendapatkan minyak tanah maka mereka tidak akan bisa memasak. Begitupun yang sudah beralih ke LPG, tidak serta merta mendapatkan kemudahan. Seringkali LPG hilang dari pasaran, terutama yang 3kg. Bahkan sempat beberapa kaliharga LPG dinaikkan. Lagi-lagi hal ini akibat kelambanan pemrintah SBY dalm merespon fenomena di masyarakat dan kurangnya koordinasi dengan daerah.

Wallahu’alam bishshowab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s